Dinilai Memberatkan Rakyat, PKS Sukoharjo Tolak Kenaikan BBM dan Minta Dibatalkan

SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukoharjo, menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi dan meminta Pemerintah untuk membatalkan kenaikan itu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Sukoharjo Sigid Budi Raharjo, S.Si, Kamis ( 8/9/2022) di Kantor DPD PKS Kabupaten Sukoharjo.

Menurut Sigid yang didampingi Seketaris Tito Setyo Nugroho, alasasan penolakan dikarenakan kondisi masyarakat yang sudah berat saat dihantam pandemi Covid-19 dua tahun belakangan dan perekonomian masyarakat belum pulih.

Baca Juga: Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ketua DPRD Solo Didesak Temui Pengunjuk Rasa

“Lebih dari 2 tahun rakyat Indonesia dalam kondisi Pandemi Covid 19. Yang berdampak sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah sektor ekonomi masyarakat yang semakin berat, ditandai dengan banyaknya PHK," ujarnya.

Selain itu, usaha mengalami kelesuhan bahkan berhenti, sehingga angka kemiskinan meningkat, rakyat Indonesia juga dihadapkan pada kondisi krisis pangan, di mana harga sembako meningkat tajam, seperti harga minyak goreng dan juga harga telur.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Tangki Pertamina Balongan Malah Meledak dan Terbakar

Lebih lanjut, sigid menyebutkan kenaikan harga BBM akan memberatkan dan menurunkan daya beli masyarakat.

Karena itu menurut dia, kenaikan harga BBM sangat memberatkan rakyat dan semakin menambah susah rakyat.

"Kebijakan ini menunjukkan tidak adanya empati dari Pemerintah terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat, Dengan kenaikan tersebut akan memberikan efek domino kenaikan harga di sektor lainnya."