DPRD Dukung Kebijakan Tidak Ada PHK Honorer, Tapi Kemampuan Keuangan Wonogiri Sangat Rendah

Ketua DPRD Wonogiri Sriyanto menambahkan, kebijakan tersebut sebenarnya menjadi domain pihak eksekutif.

Meski demikian, dia mengakui ada pergolakan keuangan dalam APBD Wonogiri. Hal itu karena adanya ketentuan dari Pemerintah Pusat, bahwa mulai 2027 mendatang Pemerintah Daerah dituntut agar belanja pegawainya tidak lebih dari 30 persen.

Baca Juga: Per 28 November 2023 Tenaga Honorer Dihapus, Bagaimana Nasib 3.800 Tenaga Honorer di Pemkot Solo?

"Anggaran belanja untuk pegawai di Wonogiri sekarang lebih dari 50 persen. Kemampuan Keuangan Daerah sudah sangat rendah. Seharusnya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami sudah koordinasi dengan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), katanya masih digali," terangnya.**