DPRD Dukung Kebijakan Tidak Ada PHK Honorer, Tapi Kemampuan Keuangan Wonogiri Sangat Rendah

- Rabu, 21 September 2022 | 07:05 WIB
Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, wakil ketua Siti Hardiyanti, ketua Komisi I Bambang Sadriyanto dan ketua Komisi IV Catur Winarko menyampaikan penjelasan di kantor DPRD Wonogiri. (SMSolo/Khalid Yogi)
Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, wakil ketua Siti Hardiyanti, ketua Komisi I Bambang Sadriyanto dan ketua Komisi IV Catur Winarko menyampaikan penjelasan di kantor DPRD Wonogiri. (SMSolo/Khalid Yogi)

Ketua DPRD Wonogiri Sriyanto menambahkan, kebijakan tersebut sebenarnya menjadi domain pihak eksekutif.

Meski demikian, dia mengakui ada pergolakan keuangan dalam APBD Wonogiri. Hal itu karena adanya ketentuan dari Pemerintah Pusat, bahwa mulai 2027 mendatang Pemerintah Daerah dituntut agar belanja pegawainya tidak lebih dari 30 persen.

Baca Juga: Per 28 November 2023 Tenaga Honorer Dihapus, Bagaimana Nasib 3.800 Tenaga Honorer di Pemkot Solo?

"Anggaran belanja untuk pegawai di Wonogiri sekarang lebih dari 50 persen. Kemampuan Keuangan Daerah sudah sangat rendah. Seharusnya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami sudah koordinasi dengan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), katanya masih digali," terangnya.**

 

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Panen Raya Jagung di Bendungan Plumbon Wonogiri

Minggu, 29 Januari 2023 | 20:52 WIB

Polres Wonogiri Jalankan Gerakan Tiji Tibeh. Apa Itu?

Jumat, 27 Januari 2023 | 20:26 WIB

Kapolres Wonogiri Diganti. Inilah Pejabat Barunya

Jumat, 20 Januari 2023 | 17:23 WIB

Bus Agung Sejati Terbakar di Terminal Krisak, Wonogiri

Selasa, 17 Januari 2023 | 20:40 WIB
X