Sambut Sekda Baru Sragen dengan 100 Tumpeng, Praja Minta Perbup Tanah Bengkok Direvisi

- Minggu, 13 November 2022 | 08:34 WIB
100 tumpeng disiapkan untuk syukuran Sekda baru Sragen  (SMSolo/Anindito)
100 tumpeng disiapkan untuk syukuran Sekda baru Sragen (SMSolo/Anindito)

SRAGEN, suaramerdeka-solo.com - Persatuan Perangkat Desa (Praja) Sragen menggelar syukuran. Mereka menyambut Sekda baru Sragen, dokter Hargiyanto yang menggantikan pejabat lama Tatag Prabawanto.

Tasyakuran atas pergantian Sekda dimeriahkan dengan sajian 100 tumpeng di Gedung IPHI Nglorog, Sragen, Sabtu (12/11).

''Semoga Sekda yang baru (Hargiyanto) bisa memberi rasa ayom dan ayem perangkat desa Sragen,'' ujar Sumanto Ketua Praja Kabupaten Sragen.

Baca Juga: Gantikan Tatag yang Purnatugas, Dokter Hargiyanto Jabat Sekda Sragen

Disebutkan ayom adalah mengayomi dan ayem bisa membuat tenteram perangkat desa. Sumanto beserta seluruh pengurus dan anggota Praja Sragen mengatakan siap menyongsong perubahan di Bumi Sukowati.

Sekretaris Praja Sukarjo mengatakan, selama ini perangkat desa masih memiliki ganjalan terkain terbitnya Perbup yang mengatur pengelolaan tanah kas bengkok desa sebagi tunjangan perangkat desa dan kades.

Penerbitan Perbup No 67 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa perubahan atas Perbup No 76 tahun 2017 yang substansinya merugikan perangkat desa dan kepala desa.

sekBaca Juga: Ditinggal Sekda, Bupati Sragen Bacakan Puisi & Hadiahi Scooter Putih Mutiara

''Karena tanah bengkok yang dikelola kades dan perangkat desa diatur. Tapi tanah bengkok yang dikelola Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan RT sebagai tunjangan, malah tidak diatur,'' tuturnya.

Perbup tentang pengelolaan aset yang mengatur Kedudukan Keuangan Desa memerintahkan kades melakukan pengelolaan bengkok.

Tanah bengkok yang selama ini dikelola kades dan perdes sebagai tunjangan, bebas dikelola sendiri.

Tapi dengan adanya Perbub No 67 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Asset Desa, maka semua bentuk hasil lelang penjualan (garapan musiman) tanah bengkok harus masuk dalam Sistem Keuangan Desa (Siskudes).

Baca Juga: Pemkab Karanganyar Siap-Siap Bentuk Pansel Rekrutmen Sekda

''Kami ingin perbub itu direvisi,'' tambah Sumanto.

Sumanto juga menolak Rencana Pembahasan UU Desa Perubahan oleh Komisi II DPR RI, terutama terkait masa kerja Kepala desa yang enam tahun akan dirubah menjadi 9 tahun.

Begitu pula untuk perangkat desa masa kerja dibatasi. Masa kerja hingga pensiun sampai usia 60 tahun, nanti rencananya akan dirubah masa kerja jabatan perangkat desa juga disesuaikan sembilan tahun.

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

10 Desa di Sragen Gelar Pilkades Sebelum November 2023

Minggu, 29 Januari 2023 | 19:30 WIB

Lelaki Ditemukan Tewas Mengapung di Kolam Ikan

Senin, 16 Januari 2023 | 18:13 WIB
X