Pegawai Non ASN Didorong Ikut Perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan

- Sabtu, 19 November 2022 | 06:10 WIB
Bupati Karanganyar Juliyatmono menyerahkan santunan kepada ahli waris pegawai non ASN yang meninggal, pada acara malam tirakatan HUT Ke 105 Kabupaten Karanganyar di GOR RM Said, Kamis (17/11) malam.  (SMSolo/Irfan Salafudin)
Bupati Karanganyar Juliyatmono menyerahkan santunan kepada ahli waris pegawai non ASN yang meninggal, pada acara malam tirakatan HUT Ke 105 Kabupaten Karanganyar di GOR RM Said, Kamis (17/11) malam. (SMSolo/Irfan Salafudin)

KARANGANYAR, suaramerdeka-solo.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengikutsertakan pegawai non ASN dalam program jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Tonny WK mengatakan, masih ada pegawai non ASN yang belum ikut atau diikutkan dalam program perlindungan sosial.

"Bagi yang sudah ikut, sebagian menjadi peserta secara mandiri," katanya, ditemui di sela menghadiri malam tirakatan dalam rangka HUT ke-105 Kabupaten Karanganyar di GOR RM Said, Kamis (17/11) malam.

Baca Juga: 488.000 Warga Wonogiri Ikut Program BPJS Kesehatan PBI

Pada acara tersebut, Bupati Karanganyar Juliyatmono menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris tiga pegawai non ASN Pemkab Karanganyar yang meninggal.

"Kan kasihan. Gaji honorer, kerjaan kurang lebih sama, tapi tanpa perlindungan sosial. Karena itu, kami mendorong agar mereka diikutsertakan, agar ada perlindungan jika terjadi sesuatu saat mereka bekerja," kata Tonny.

Bagi pegawai non ASN, program yang bisa diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sifatnya tidak wajib.

Baca Juga: Mau Ngurus KTP dan BPJS? Boyolali Kini Miliki Mall Pelayanan Publik, Lho...

"Tapi kami juga mendorong ke arah sana, agar saat pensiun, mereka juga mendapatkan hak yang sama. Untuk iuran, jika memungkinkan dianggarkan pemerintah daerah, itu lebih baik. Tapi semua tergantung kemampuan anggaran daerah. Saat ini, sebagian peserta mengikuti secara mandiri," imbuhnya.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar Gunadi Hery Urando menambahkan, pegawai non ASN yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD), kebanyakan sudah ikut program.

"Tapi yang di luar OPD, seperti Linmas, RT, RW, BPD, masih ada yang belum. Kami coba beri kesadaran, bahwa program ini bentuk perlindungan untuk mereka juga," tuturnya.

Baca Juga: Ahli Waris Perangkat Desa Terima Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan

Sementara terkait pemberian santunan, Gunadi menjelaskan, total santunan yang diberikan adalah Rp 455,3 juta. Terdiri dari JKM Rp 205 juta, JHT Rp 7,2 juta dan beasiswa Rp 243 juta.

Penerimanya adalah ahli waris dari mendiang Riswadi (THL UPT Peralatan dan Perbengkelan DPUPR), Suwanto (perangkat Desa Suruh, Tasikmadu) dan Anna Rosyiah Handayani (guru honorer SMPN 1 Jatipuro).**

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sekda Lama Karanganyar Pensiun, Siapa Penggantinya?

Selasa, 31 Januari 2023 | 14:47 WIB
X