Perwakilan IDI Boyolali Datangi Ketua DPRD, Ini Tujuannya

- Senin, 28 November 2022 | 18:10 WIB
Ketua IDI Boyolali, Didik Suprapto memberi keterangan kepada wartawan.  (SMSolo/Joko Murdowo)
Ketua IDI Boyolali, Didik Suprapto memberi keterangan kepada wartawan. (SMSolo/Joko Murdowo)

BOYOLALI, suaramerdeka-solo.com - Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Boyolali mendatangi Ketua DPRD, Marsono, Senin (28/11) siang. Mereka meminta agar pengesahan RUU Omnibus Law Kesehatan ditunda.

Menurut Ketua IDI Boyolali, Didik Suprapto, audiensi dilakukan untuk meneruskan instruksi PB IDI. Yakni menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Sebab, IDI merasa tidak dilibatkan dalam kajian ilmiah draft RUU tersebut.

Adapun pokok yang dipermasalahkan, lantaran kewenangan profesi dipangkas. Padahal kewenangan profesi seperti pemberian rekomendasi surat tanda registrasi (STR), surat izin praktik (SIP) dan lainnya yang selama ini dilakukan IDI.

Baca Juga: Muscab IDI Boyolali, Teguhkan Semangat Persatuan di Tengah Perpecahan Organisasi

“Kami ingin semua dokter yang praktik sesuai dengan kriteria kami, kompetensi kami. Yakni beretika, bermoral dan betul-betul dokter. Ini karena kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Dalam RUU Omnibus Law Kesehatan itu merangkum dan memangkas berbagai hal menjadi satu. Seperti UU Kesehatan, UU kedokteran dan lainnya ditarik ke Kemenkes. Maka, pencarian rekomendasi STR dan SIP dokter akan diambil alih pusat.

Pihaknya khawatir hal tersebut menjadi celah dan membuat dokter yang membuka praktik tidak bisa dipertangungjawabkan secara etik, moral, mental dan kompetensi.

Baca Juga: Dokter Terawan Dipecat IDI. Berikut Kesaksian Sejumlah Tokoh Penting tentang Terawan

“Sebab yang mengetahui kondisi dokter adalah IDI,” ujar Didik Suprapto.

Dia juga khawatir RUU omnibus law kesehatan ini juga memberikan kelonggaran untuk mengeluarkan STR seumur hidup.

Karena ada potensi-potensi dokter yang sudah lama tidak praktik. Misal bekerja dibidang non medis sehingga kompetensi dokter tidak bisa diukur.

“Selama ini, STR perlu diperbarui tiap 5 tahun sekali guna melihat kompetensi dokter yang bersangkutan.”

Baca Juga: Datangi DPRD Sukoharjo, Buruh Sukoharjo Tolak Omnibus Law dan Minta Dibawa ke DPR RI

Selain itu, RUU omnibuslau kesehatan juga membuka jalan untuk dokter asing masuk. Apalagi, melihat distribusi dokter Indonesia dinilai masih kurang. Meski saat ini, tenaga kesehatan asing sudah mulai masuk melalui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Terkait asipirasi IDI, Ketua DPRD Boyolali, Marsono, menerima aspirasi perwakilan tersebut.

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X