Perkumpulan DAPM Plupuh Sragen Gugat PP No 11 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung

- Senin, 28 November 2022 | 17:01 WIB
Boyamin Saiman SH selaku kuasa hukum bersama pengurus Perkumpulan DAPM Plupuh, Sragen dalam jumpa pers di Solo, Senin (28/11). (SMSolo/Sri Hartanto)
Boyamin Saiman SH selaku kuasa hukum bersama pengurus Perkumpulan DAPM Plupuh, Sragen dalam jumpa pers di Solo, Senin (28/11). (SMSolo/Sri Hartanto)

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Sebuah perkumpulan yang mengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Plupuh, Sragen mengajukan gugatan judical review atas PP No 11 Tahun 2021.

Pasal 73 PP tersebut dinilai akan memberangus badan hukum dan kemandirian kelompok pemberdayaan masyarakat.

Perkumpulan DAPM di seluruh Tanah Air merupakan lembaga keuangan simpan pinjam perempuan di tingkat kecamatan yang semula dibentuk pemerintah melalui program nasional peberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimodali Bank Dunia.

Baca Juga: Kasus Korupsi Bumdes Berjo: Tangan Diborgol, Kades Berjo Menyusul Masuk Bui

Namun kenyataannya, pada 2014 ada program jaring pengaman sosial (JPS) yang mengatasi kemiskinan melalui PNPM Mandiri dibubarkan.

Meski dibubarkan, keberadaan Perkumpulan DAPM selaku lembaga ekonomi eks PNPM Mandiri, masih terus menjalankan aktivitas. Bahkan pengelolaan usaha simpan pinjam perempuan tersebut tumbuh berkembang dengan bertambahnya pendapatan di setiap daerah di Jawa Tengah.

Bahkan Perkumpulan DAPM Plupuh Sragen dapat mengelola aset simpan pinjam Rp 8 miliar, hibah modal awal dari pemerintah lewat PNPM Mandiri sebesar Rp 2,3 miliar.

"Adanya pertumbuhan itu, kini justru terbit PP 11 Tahun 2021 yang mengharuskan Perkumpulaan DAPM menyerahkan dananya untuk dimasukkan dalam BUMDesma.

Baca Juga: Tangan Diborgol, Mantan Dirut Bumdes Berjo Ditahan Setelah Diperiksa Lima Jam

Munculnya PP itulah yang kami gugat melalui judical review dan gugatan yang kami layangkan telah teregistrasi di pengadilan," kata Boyamin Saiman dan Arif Sahudi, selaku kuasa hukum atau yang mewakili DAPM Plupuh untuk melakukan uji materi Pasal 73 PP 11 tahun 2021 ke Mahkamah Agung.

Apabila pemerintah dengan PP 11 Tahun 2021 mengambil alih dana DAPM masuk ke dalam pengelolaan BUMDesma, lanjut Boyamin, dikhawatirkan justru terjadi pungli yang mengarah pada proses hukum. Apalagi banyak BUMDes yang gagal dalam mengelola dana dari pemerintah, hingga bermuara hukum karena korupsi.

Dia mencontohkan di Kabupaten Wonogiri, sudah ada puluhan Perkumpulan DAPM dipaksa merger ke BUMDes.

Baca Juga: 93 Hektar Lahan Pertanian di Boyolali Diterjang Proyek Tol Solo-Jogja

"Kami berharap pemerintah tidak mengambilalih DAPM di setiap daerah, karena PP yang mendasari itu sedang kami gugat ke MA," tandas Boyamin yang didampingi sejumlah pengurus PDAM Plupuh, termasuk bendahara Suparmin dalam jumpa pers di Solo, Senin ( 27/11) siang.

Puluhan pengurus DPAM se-Solo Raya ikut berkumpul, mendukung DPAM Plupuh yang memberikan kuasa kepada Konsultan Hukum Kartika Law, untuk melakukan uji materi Pasal 73 PP 11 Tahun 2021.

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

10 Desa di Sragen Gelar Pilkades Sebelum November 2023

Minggu, 29 Januari 2023 | 19:30 WIB

Lelaki Ditemukan Tewas Mengapung di Kolam Ikan

Senin, 16 Januari 2023 | 18:13 WIB
X