Kantor Pertanahan Pernah Terima Pengajuan Sertifikat Pada 2019, Namun Ditolak, Tanah Sudah Bersertifikasi

- Kamis, 1 Desember 2022 | 21:27 WIB
Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Karanganyar Aris Munanto. (SMSolo/Irfan Salafudin)
Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Karanganyar Aris Munanto. (SMSolo/Irfan Salafudin)

KARANGANYAR, suaramerdeka-solo.com - Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Karanganyar menyampaikan fakta, terkait kasus dugaan penyerobotan lahan seluas 8 hektare di Dukuh Jrakah, Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar.

Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Karanganyar Aris Munanto mengatakan, pada tahun 2019 lalu pernah ada pengajuan sertifikasi tanah berdasarkan letter C pada tanah seluas 8 hektare tersebut.

Baca Juga: Delapan Ibu Hamil di Wonogiri Mengidap HIV, Tapi Tak Semua Suaminya Positif. Kok Bisa?

"Namun setelah diukur dan diperiksa, cek ke lapangan, ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik. Tentu saja pengajuan sertifikat itu kami tolak. Permohonan tidak bisa diteruskan, karena tanah tersebut sudah bersertifikat," kata Anton, Kamis (1/12).

Anton mengatakan, dalam kasus tersebut, Kantor Pertanahan tidak ada sangkut pautnya.

Baca Juga: Rumah 2 Terduga Teroris di Sukoharjo Digeledah, Setelah Empat Orang Ditangkap Densus 88

"Kami tidak tahu menahu, terkait penguasaan fisik oleh pihak lain atas tanah tersebut. Kewenangan kami hanya pada tanah yang sudah terdaftar. Yang sudah bersertifikat, datanya ada pada kami. Makanya, ketika ada pengajuan sertifikat atas tanah tersebut berdasarkan letter C, lalu ketika dicek ternyata sudah bersertifikat hak milik, pengajuan itu kami tolak," jelasnya.

Baca Juga: Jembatan Mojo Solo Segera Dibuka, Jembatan Sesek Ditutup Permanen

Disinggung soal adanyan mantan pegawai Kantor Pertanahan yang diduga terlibat dalam kasus penyerobotan itu, Anton menegaskan, itu ulah oknum tersebut secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan instansi.

"Karena BPN bukan kantor jual beli tanah. Jadi itu ulah oknum, yang saat ini sudah mantan pegawai. Itu di luar ranah kedinasan dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan," tandasnya.

Baca Juga: Longsor di Lereng Merapi-Merbabu, Akses Jalan Antar Kecamatan Tertutup Total

Anton mengatakan, dalam jual beli tanah, calon pembeli sebenarnya bisa mengecek terlebih dulu ke BPN terkait status tanah yang akan dibeli. Apakah sudah bersertifikat hak milik, atau berstatus letter C.

Baca Juga: Tanah 8 Hektare di Delingan Diduga Diserobot, Padahal Bersertifikat Hak Milik

"Calon pembeli bisa mengajukan permohonan untuk pengukuran luas tanah, apakah ada perubahan luas tanah atau tidak. Dan yang lebih penting, pastikan calon pembeli bertemu langsung dengan pemilik tanah. Dicek sertifikatnya asli atau tidak. Ini langkah preventif, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan," tuturnya.

Baca Juga: Cetak Laba Rp39,31 Triliun, Kontribusi BRI Untuk Negara & Rakyat Semakin Meningkat

Halaman:

Editor: Heru Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sekda Lama Karanganyar Pensiun, Siapa Penggantinya?

Selasa, 31 Januari 2023 | 14:47 WIB
X