Di Atas Rata-rata Jateng, 172.800 Pekerja Klaten Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

- Kamis, 8 Desember 2022 | 17:46 WIB
Sekda Klaten Jajang Prihono menyerahkan santunan kematian Rp 42 juta kepada 8 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia.  (SMSolo/dok)
Sekda Klaten Jajang Prihono menyerahkan santunan kematian Rp 42 juta kepada 8 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. (SMSolo/dok)

KLATEN, suaramerdeka-solo.com – Sejumlah 172.800 orang atau 36,6 persen dari 472.010 pekerja berbagai bidang di Klaten, sudah terlindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

‘’Capaian perlindungan tenaga kerja di Klaten berada pada urutan ke-14 di Jawa Tengah. Angkanya di atas rata-rata pekerja yang dilindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jawa Tengah yakni 33,4 persen,’’ kata Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari.

Dari Januari-November, BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan manfaat kepada 15.047 warga Klaten senilai Rp 102,6 miliar dan penyerahan beasiswa bagi 27 siswa senilai total Rp 123,5 juta.

Baca Juga: Pegawai Non ASN Didorong Ikut Perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan

Hal itu dia ungkapkan saat sosialisasi Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Optimalisasi Implementasi Jamsostek bagi RT/RW dalam rangka Sinergitas Bersama Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa, di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (8/12/2022).

Cahyaning Indriasari mengatakan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja, melalui program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Siapa saja bisa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan mulai dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia,’’ kata dia.

Baca Juga: Jaminan Terhadap Atlet, KONI Klaten Tandatangani MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Undang-Undang No 40 tahun 2024 tujuan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang wajib dipunyai oleh pekerja, adalah untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.

Sekda Klaten, Jajang Prihono mewakili Bupati Sri Mulyani mengatakan, sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan di Klaten.

Halaman:

Editor: Setyo Wiyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Raker PMI Klaten 2023 Targetkan 25.000 Kantong Darah

Kamis, 26 Januari 2023 | 12:37 WIB
X