4 Fraksi di DPRD Karanganyar Pertanyakan Raibnya Anggaran Pokir

KARANGANYAR, suaramerdeka-solo.com - Empat fraksi di DPRD Karanganyar mempertanyakan lenyapnya anggaran pokok pikiran (pokir) atau anggaran aspirasi dalam penetapan APBD 2023.

Empat fraksi itu adalah Fraksi PKB, Fraksi PAN-Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Anggaran pokir dari tiga pimpinan DPRD juga hilang dalam penetapan APBD 2023.

Padahal, anggaran tersebut sudah dibahas dan disetujui, serta menjadi keputusan bersama untuk dimasukkan dalam APBD 2023. Anggaran pokir merupakan hasil dari penyerapan aspirasi dan diajukan oleh masyarakat.

Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Bupati Karanganyar Lakukan Ground Breaking 2 Proyek

Namun tidak dijelaskan, berapa nilai anggaran yang dihilangkan dari penetapan APBD 2023. Empat fraksi itu menilai, ada kesepakatan yang dilanggar oleh eksekutif, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait hilangnya anggaran pokir tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra Adhe Eliana mengatakan, anggaran yang dihilangkan itu merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Artinya, ini untuk kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi anggota legislatif. Kami melihat, ada kesepakatan yang diingkari," katanya, Senin (2/1).

Baca Juga: Usut Dugaan Penyimpangan Dana Bumbes Berjo, Penyidik Periksa Anggota DPRD Karanganyar

Apalagi, pembahasan anggaran sudah melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum disepakati masuk dalam Rancangan APBD dan kemudian ditetapkan.

"Semua sudah dibahas dan disetujui bersama, tapi kenapa kemudian hilang? Ini ada apa?" ujarnya.

Ketua Fraksi PKS Samsul Bahri mengatakan, pelanggaran kesepakatan itu tidak baik bagi hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. Apalagi bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Ini berbahaya. Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat. Kami akan memanggil eksekutif, untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban," tegasnya.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan, Dokter dan Profesional Kesehatan ke DPRD Karanganyar

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo saat dikonfirmasi mengaku tidak ada komunikasi antara TAPD dan pimpinan legislatif, terkait penghapusan anggaran pokir.

Dia juga terkejut, ketika sejumlah anggota legislatif mempertanyakan hilangnya anggaran pokir dari penetapan APBD 2023.