Ada Usulan Dihentikan, Carut Marut Pasar Ikan Balekambang Jadi Sorotan DPRD Solo

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Alih fungsi Pasar Ikan Higienis menjadi pasar ikan oprokan di Balekambang menjadi sorotan tajam dalam rapat di DPRD Kota Solo, Selasa (24/1).

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Eko Nugroho tidak membantah alih fungsi tersebut. Di antara alih fungsi adalah tempat ibadah dipakai untuk berjualan, pasar ikan higienis menjadi pasar oprokan, hingga lahan parkir difungsikan untuk berjualan ikan.

Eko Nugroho menyatakan tidak mengetahui adanya perjanjian antara Mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagai pihak kedua dengan pedagang ikan oprokan sebagai pihak ketiga.

Baca Juga: Diduga Beralih Fungsi, Pasar Ikan di Balekambang Disoal

"Kerja sama tersebut memang tidak ada dalam perjanjian antara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai pihak pertama dengan Mitra KSP sebagai pihak kedua," jelas Eko Nugroho usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Solo.

Hearing wakil rakyat Kota Bengawan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut digelar menyusul adanya pengaduan dari Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (Lapaan) RI yang dikirim ke berbagai OPD, Wakil Wali Kota Teguh Prakosa dan Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo.

Eko Nugroho mengaku baru mengetahui adanya kerja sama antara Mitra KSP dengan pihak ketika, dalam hal ini pedagang ikan oprokan, justru dari pedagang ikan pada akhir 2022.

Baca Juga: Alih Fungsi Pasar Ikan di Balekambang Mengundang Polemik, DPRD Kota Solo Bereaksi

Padahal perjanjian antara pihak kedua dengan pihak ketiga, nilai keuntungan yang didapat pihak kedua diyakini cukup besar.

Seperti halnya sewa lapak Rp 10 juta selama dua tahun bagi setiap pedagang ikan. Masih ada juga pungutan atau iuran bagi pedagang Rp 60.000 yang berjualan setiap hari.