Gerudug DPRD Solo, Puluhan Aktivis Ormas Minta DPRD Kawal Kebijakan Pemkot Solo

SOLO, suaramerdeka-solo.com - Puluhan aktivis dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Solo, Selasa (7/2) siang, mendatangi Kantor DPRD Solo.

Rencana awal, mereka datang ke Kantor Dewan untuk menolak kenaikan NJOP dan PBB sebelum Walikota Solo, Gibran Rakabuming Solo memutuskan menunda kenaikan NJOP dan PBB pada Selasa (7/2) pagi.

Kedatangan mereka di Gedung DPRD Kota Solo, ditemui Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, dan Anggota DPRD Solo, Trihono Setyo Putro. Selanjutnya mereka melakukan audiensi di ruang Ketua DPRD Solo membahas kebijakan kenaikan NJOP dan PBB 2023.

Baca Juga: Pria 50 Tahun Ini Setubuhi Siswi SMP Hingga 109 Kali dan Punya Anak

Usai audiensi, Koordinator Keluarga Besar Marhaenis (KBM), Purwono mengemukakan, kedatangannya bersama sejumlah ormas lainnya merespons keresahan masyarakat terkait kenaikan tarif PBB.

“Adanya kenaikan NJOP dan PBB membuat masyarakat resah, kami peduli, itu sangat menyakiti hati rakyat, sehingga kami harus beraudiensi dengan Ketua DPRD Solo," paparnya.

Baca Juga: Pelaku Perundungan Siswa di Karanganyar Minta Maaf, Namun Laporan ke Polisi Belum akan Dicabut

Purwono mengatakan saat audiensi, Budi Prasetyo menjelaskan perkembangan terbaru bahwa kebijakan kenaikan PBB 2023 ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu menurutnya, menjadi kabar baik warga Solo.

Meski begitu, Purwono yang juga dikenal sebagai advokat meminta agar Pemkot Solo ke depan melakukan telaah atau kajian mendalam sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan.

Baca Juga: Pesawat Susi Air Diduga Dibakar KKB Nduga, Susi: Mohon Dukungan dan Doa

“Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru memberatkan dan membuat resah warga,” tandasnya.

Selain itu, Purwono juga menekankan pentingnya DPRD Solo menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, dalam legislasi, penganggaran dan pengawasan. Tugas dan fungsi itu harus dijalankan lebih tajam demi sinergitas dengan Pemkot Solo.

Baca Juga: Ramai Diprotes Warga Solo, Segini Persentase Kenaikan PBB 2023 yang Ditunda Gibran

“Antara eksekutif dan legislatif harus menjalin komunikasi intens dalam membuat kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan lagi ada istilah kecolongan. Fungsi pengawasan harus semakin jeli, semakin ketat, sehingga legislatif dan eksekutif bisa seiring sejalan,” tegasnya. **